Setelah satu tahun diterapkannya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, langkah-langkah percepatan sedang disiapkan untuk memberikan perlindungan sebaik mungkin kepada para pekerja terhadap risiko yang mereka hadapi.
BPJS Ketenagakerjaan melakukan segala upaya untuk memastikan semua PMI terlindungi. Salah satunya adalah melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kerja sama terkait penggunaan data keimigrasian untuk membantu pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan ditandatangani oleh Presiden Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dan Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F. Sompie.
Data yang akan digunakan tersebut secara spesifik berasal dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) milik Direktorat Jenderal Imigrasi, yang menggunakan data keimigrasian guna mendukung kegiatan operasional, manajemen dan pengambilan keputusan terkait hal-hal di bidang keimigrasian.
“Melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, kami berharap seluruh pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri datanya dapat didaftarkan, sehingga kami dapat melakukan upaya terbaik untuk memberikan mereka perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Agus. “Hal ini juga termasuk pekerja asing yang bekerja di Indonesia.”
Data ini meliputi informasi yang diperoleh pada paspor seseorang, seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor paspor, masa berlaku paspor, alamat, tanggal pembuatan paspor, dan foto pemegang paspor.
“Melalui kerja sama ini, kami tidak hanya mengakses dan memanfaatkan data keimigrasian. Sebaliknya pun begitu. Kami saling bertukar data dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga masing-masing pihak memperoleh sinergi maksimal dalam fungsinya masing-masing,” kata Agus.
“Untuk memastikan kerahasiaan data bagi kedua belah pihak, kami telah sepakat untuk membangun jaringan komunikasi elektronik khusus. Kami melakukan ini untuk memastikan data tersebut dapat digunakan secara aman dan transparan,” dia menambahkan.
Sumber : The Jakarta Post
