Workshop ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan digitalisasi teknologi informasi dan budaya birokrasi berakhlak, diharapkan pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham, termasuk Kantor Imigrasi Balikpapan, akan semakin baik dan berkualitas.
Mengusung tema “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK”, workshop ini menghadirkan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Dr. Asep Kurnia untuk memberikan sambutannya.
Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa terdapat sedikit penurunan semangat dalam pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi di hampir setiap Unit Pelaksana Teknis dan yang terjadi saat ini masih terfokus pada pemenuhan data dukung saja. Beliau menekankan bahwa melayani masyarakat harus dengan sepenuh hati dengan integritas sebagai harga mati.
Kegiatan dilanjutkan dengan workshop dengan dua narasumber. Narasumber pertama adalah Kepala Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kemenkumham RI, Rifqi Adrian Kriswanto, yang memaparkan kebijakan pemanfaatan digitalisasi teknologi informasi pada tata kelola pelayanan publik dan birokrasi berakhlak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Narasumber kedua adalah Fungsional Perencanaan pada Kedeputian Reformasi Birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Alfian Lisdias Ismanto, yang menyampaikan materi tentang “Bergerak Untuk Reformasi Birokrasi Berdampak”.
Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen jajaran Kantor Imigrasi Balikpapan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak melalui pemanfaatan digitalisasi teknologi informasi dan budaya birokrasi berakhlak.
